Dari Gudang Kopra hingga Bangunan Publik, Jejak Kolonial di Bumi Tanadoang

SELAYAR, Quarta.id- Dari berbagai referensi yang ada, sejak zaman dahulu Kepulauan Selayar dikenal sebagai jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia, demikian pula sebaliknya.

Ditulis oleh pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id, dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit.

Pada tahun 1739, Belanda mulai memerintah di Selayar. Selayar ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dimana residen pertamanya adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743).

BACA JUGA: Masjid Tua Lalang Bata: Jejak Sejarah Masuknya Islam di Kepulauan Selayar

Berturut-turut kemudian Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur.

Untuk peninggalan zaman Belanda sendiri, yang tersisa saat ini adalah rumah jabatan Bupati (Sekarang, Gedung Dekranasda), Lembaga Pemasyarakatan Kepulauan Selayar dan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Selayar.

Pada ketiga bangunan dimaksud, pengaruh Belanda terlihat, mulai dari arsitektur, sampai ornamen-ornamen yang terdapat pada bangunan.

Jika suatu waktu anda mengunjungi Kepulauan Selayar, sisa – sisa keberadaan Belanda dapat anda lihat di ketiga bangunan itu.

BACA JUGA: Napak Tilas Peradaban Kepulauan Selayar pada Ajang Muhibah Budaya Jalur Rempah 2023

Gedung Dekranasda berada di sebelah timur Lapangan Pemuda Benteng, demikian pula kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapaun Lembaga Pemsyarakatan berada di sisi utara Lapangan Pemuda.

Selain bangunan, dalam hal tatanan pemerintaha, Belanda juka meninggalkan jejaknya. Setelah diperintah oleh warga Belanda sampai keresidenan ke 87, Kepala pemerintahan ke 88 kemudian dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe.

Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942.

Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar “Opu”.

BACA JUGA: Disebut Kaya Tradisi dan Kearifan Lokal, Unhas Dukung Kepulauan Selayar Kembangkan Pariwisata Berbasis Komunitas

Ada sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan Reganschappen Bontobangun.

Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November 1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari).

BACA JUGA: Kampung Tua Bitombang, Rumah Bertiang Tinggi dan Kearifan Lokal yang Tetap Lestari

Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang.