Obituari: Kepergian Mappinawang, Pendekar Hukum Asal Selayar dan Pahlawan Kaum Marjinal

“Pemimpin itu dinilai dari arah telunjuk (kebijakan) nya. Mereka tak perlu terlalu pintar, cukup tahu kemana telunjuknya harus diarahkan,”

Pernyataan ini dikemukakan oleh Mappinawang, S.H., tokoh masyarakat Selayar yang didaulat untuk memberikan padangan pada “Dialog Kader Pemimpin”, sebuah forum yang dihelat oleh Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM) Selayar, Juni 2024 lalu.

Pada acara yang menampilkan hampir seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati jelang pilkada Kepulauan Selayar kala itu, Mappinawang hadir sebagai panelis pembanding.

“Kita tak kekurangan pemimpin yang pintar. Kita hanya sulit mendapatkan pemimpin yang berintegritas,” ucapnya.

Perkataan pria kelahiran Batangmata Sapo, sebuah perkampungan di Kepulauan Selayar ini, bukanlah pepesan kosong.

Mappinawang adalah pribadi yang mampu membuktikan integritas dan kapasitas moralnya hingga Sang Khalik menjemput, Selasa (28/1/2025) pagi, tanpa ada kabar beliau sakit atau gejala medis yang serius.

Almarhum mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 07.00 WITA di Malino, saat  dirinya bersama keluarga sedang mengikuti family gathering di kota wisata berhawa sejuk itu.

Sontak, ucapan duka dan ungkapan kesedihan, berseliweran di kanal-kanal komunikasi yang ada. Group WhatsApp, media sosial dan pemberitaan media mainstream.

Kebaikan hati, keteguhan pada prinsip, dan bagaimana dirinya memperlakukan orang lain dengan sangat egaliter, menyeruak menjadi cerita bagi siapa saja yang pernah mengenalnya.

Aidir Amin Daud, kolega almarhum saat menjadi komisioner KPU Sulsel, mengaku sangat terkejut dengan berita kepergian almarhum.

“Minggu lalu masih sempat ketemu di salah satu warung kopi di kawasan Boulevard. Kami hanya berjabat tangan lalu berpisah karena saya harus menemui seorang teman di tempat lain,” katanya

Aidir dan almarhum Mappinawang menduduki jabatan di KPU Sulawesi Selatan pada periode 2003 – 2008, dimana Aidir sebagai ketua.

Saat Aidir mundur pada tahun 2006, dan diangkat menjadi Direktur Tata Negara Kementrian Hukum dan HAM, almarhum Mappinawang menakhodai lembaga itu hingga 2008.   

Saat menjadi Ketua KPU, label pendekar hukum yang disematkan oleh banyak orang kepada almarhum, menemukan pembuktiannya.

Gelombang persoalan hukum yang menjadi konsekuensi penyelenggara pesta demokrasi, dilalui hingga ujung periode kepemimpinannya.

Bahkan, setelah tak menjabat, Kak Mappi, begitu banyak orang memanggilnya, masih menjadi tenaga pendamping hukum untuk KPU ditingkat provinsi dan kabupaten.

Seabrek kasus hukum diselesaikan berbekal jam terbang dan kapasitasnya sebagai praktisi hukum senior.

Namun, seorang Mappinawang tidak hanya dikenal dengan sejumlah pengalaman menangani kasus-kasus besar yang sejauh ini banyak disorot media.

Menyandang status sebagai praktisi hukum ternama, seorang Mappinawang kerap menempuh jalan sepi, menangani kasus-kasus pro bono.

Pro bono adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa bayaran

Seperti yang disampaikan Akhmad Rinto, praktisi hukum di Makassar yang sepanjang perjalanan karirnya, mengaku banyak di tuntun oleh Mappinawang.

“Ketika sudah menyandang predikat pengacara terkenal, beberapa kali masih menangani perkara pro bono,” ujarnya kepada Quarta,id, Rabu (29/1/2025)

“Beliau banyak mengajarkan nilai-niai etika dan moral sebagai pengacara. Beliau adalah sosok keluarga, guru, rekan, sahabat dan teladan yang baik,” lanjut Rinto.

Syamsu Rizal. Anggota DPR RI yang dihubungi Quarta.id, dihari Mappinawang berpulang, menyampaikan kesan terhadap almarhum.

Mantan Wakil Walikota Makassar ini menuturkan, sebagai kerabat dan sesama putra Selayar, dirinya mengaku sangat dekat dan kerap berbagi banyak hal, mulai dari politik, hukum hingga urusan sosial.

“Pak Mappinawang asli orang baik. Pembawaannya bersahaja, ramah dan bergaul dengan kalangan mana saja,” katanya. 

Di luar itu semua, seorang Mappinawang telah mewakafkan dirinya pada urusan sosial sepanjang hidupnya.

Menjadi Ketua Persatuan Masyarakat Selayar (PERMAS) dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar periode 1997–2004.

Tercatat sebagai mantan Ketua Ikatan Alumni Pesantren IMMIM dan pernah menduduki jabatan Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Sulsel.

Kiprah yang melahirkannya sebagai individu yang tidak hanya menempatkan diri pada menara gading.

Pada beberapa kesempatan, dirinya memilih jalan senyap, mendarmabaktikan diri pada urusan-urusan sosial dan kemanusiaan. Bekal yang kemudian dibawanya kembali kepada pencipta seluruh makhluk. Selamat jalan Kak Mappi!