Kepulauan Selayar Sambut Pemimpin dan Harapan Baru (?)

SELAYAR, Quarta.id- Ratusan orang dari berbagai unsur, hadir pada seremoni penjemputan bupati dan wakil bupati baru, hasil dari Pilkada Kepulauan Selayar tahun 2024 lalu, Muh. Natsir Ali dan Muhtar.

Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga, perwakilan lembaga dan organisasi masyarakat, membaur dalam suasana sukacita, menyambut nakhodah baru Bumi Tanadoang itu, Rabu (5/3/2025).

Di tengah-tengah massa, keduanya tak berhenti menebar senyum, bersalaman dan berbalas pelukan dengan mereka yang sudah menanti di Rujab Bupati Kepulauan Selayar sejak pagi hingga siang.

Mereka yang datang berbaur dalam suasana hangat siang itu (dan segenap warga Kepulauan Selayar), tentu hadir dengan harapan masing-masing, harapan akan Selayar yang lebih baik, Selayar yang lebih maju dan berkeadilan.

Harapan yang dalam lima tahun kedepan, harus terjawab dan ditunaikan sebagai pelanjut estafet pemerintahan yang sebelumnya berada dibawah komando Muh. Basli Ali selama 10 tahun terakhir.

Delapan hari menjalani retreat bersama kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, tentu banyak insight baru yang dibawah pulang untuk menjadi bekal demi mewujudkan harapan-harapan itu.

Tetapi tantangannya sudah pasti tidak mudah. Memulai langkah baru sebagai orang nomor satu di Kepulauan Selayar, Natsir Ali dan Muhtar akan langsung dihadang oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan berskala nasional yang lahir melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini mengusung spirit agar anggaran negara dapat digunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan publik.

Spirit yang jika diterjemahkan pada kebijakan berskala lokal, tentu membutuhkan keterampilan dan kepiawaian pemimpin daerah.

Policy yang tepat dibutuhkan untuk memilih dan memilah kegiatan esensial dan bersifat urgent, untuk kemudian didistribusi pada program strategis, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks lokal, Natsir Alim dan Muhtar yang pada pilkada lalu tampil dengan akronim NAM, memiliki kompleksitasnya sendiri.

Mengusung slogan keberlanjutan, disatu sisi pasangan ini memiliki “utang” politik untuk menerusukan beberapa program strategis pemerintahan terdahulu.

Dan di sisi lain, ada janji-janji politik pasangan ini yang harus terealisasi dalam satu periode pemerintahan ke depan.

“Beban” lainnya adalah rekonsIliasi akibat polarisasi pada perhelatan Pilkada 2024 lalu.

“Pemimpin hasil pilkada memiliki kewajiban menyatukan kembali masyarakat yang cenderung tersekat-sekat pada setiap event pilkada,” ucap Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Indonesia Timur, Anshar Aminullah yang dihubungi Quarta.id, Kamis (6/3/2025).

Relasi Natsir Ali dengan Bupati terdahulu, Muh. Basli Ali sebagai saudara kandung, juga menjadi barier dalam mengawali masa pemerintahannya.

“Anggapan pemimpin baru rasa lama tak bisa dihindari oleh bapak Natsir Ali, mau tidak mau, dirinya akan menjadi bayang-bayang sang kakak, apalagi Partai Golkar yang dipimpin Basli Ali menjadi pengusung utama,” ungkap Anshar.

Meski demikian, dosen yang dalam tahap. penyelesaian program doktoral Sosiologi di Universitas Indonesia (UI) ini, menyebut Natsir Ali dan Muhtar, tetap dapat tampil dengan citra pembaharu dengan strategi kebijakan dan komunikasi publik yang baik.

“Natsir Ali harus mampu mengelaborasi dan meng-upgrade ide-ide cemerlang selama masa kepemimpinan Basli Ali,” ucapnya.

Natsir Ali yang berlatar belakang pengusaha, menurut Anshar juga akan memiliki peluang dan tantangannya sendiri.

“Banyak portfolio pemimpin berlatar pengusaha yang kemudian sukses ketika masuk birokrasi berbekal keterampilan manajerial yang baik,” imbuh Anshar Aminullah.

Patut ditunggu, sejauh mana pasangan ini akan memberi warna baru dalam perjalanan Kepulauan Selayar lima tahun kedepan..