Dari High Level Meeting BI di Kepulauan Selayar: Sikapi Efisiensi Anggaran, Pemda Didorong Perkuat Digitalisasi

SELAYAR, Quarta.id- Kebijakan efisienasi anggaran yang menjadi instruksi pemerintah pusat, disebut akan memberi pengaruh terhadap berbagai aspek pada level daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya untuk tetap bisa menghadirkan program yang produktif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Salah satu hal yang didorong adalah digitalisasi pada berbagai sektor, terutama pada pelayanan publik dan birokrasi.

BACA JUGA: Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria: Judol, Produktivitas dan Distraksi Indonesia Emas

Hal itu dikemukakan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Ricky Satria saat menjadi pembicara pada forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Acara ini berlangsung di Benteng, Selasa (11/3/2025) dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Kepulauan Selayar serta unsur perbankan.

Menurut Ricky dalam pemaparannya, digitalisasi pada sektor pelayanan publik diantaranya dalam hal penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

BACA JUGA: Perwakilan Bank Indonesia Sulsel akan Hadir di Kepulauan Selayar, Ini Agendanya!

“Dorongan pasca efisiensi anggaran salah satunya memaksimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Digitalisasi akan meminimalkan potensi loss pada proses penerimaan pajak retribusi tersebut,” ungkap Ricky saat diwawancarai Quarta.id usai kegiatan.

Digitalisasi menurut Ricky, juga akan memudahkan pemerintah daerah dalam pelayanan, rekapitulasi penerimaan secara presisi serta pemetaan potensi pendapatan yang baru.

Sementara itu, terkait digitalisasi dan elektronifikasi pada lingkup Pemda Kepulauan Selayar, Wakil Bupati Muhtar, menyebut masih adanya persoalan dalam implementasinya.

BACA JUGA: Semakin Dimudahkan dengan QRIS Dinamis, Pemkab Kepulauan Selayar Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini hingga 90 Persen

“Pemda masih besoal dalam hal geografis, infrastruktur seperti halnya tower jaringan yang belum merata, serta budaya digital masyarakat yang perlu terus dibangun,” ucap Muhtar.

Pemerintah Kepulauan Selayar menurut Wabup, akan mengambil sejumlah langkah strategis seperti pemerataan fasilitas internet, capacity building, optimalisasi kanal digital, dan mendorong para ASN menjadi pelopor budaya berdigital.

“Di level birokrasi, kita juga akan terus mendorong penetrasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dimana saat ini, baru satu unit kerja (BPKPD) yang telah mengimplementasikan KKP,” imbuh Wabup.