Follow Us :
Program ASN Digital, Memutus Digital Gap pada Birokrasi Ala Pemda Kepulauan Selayar
Ahmad Riadi
SELAYAR, Quarta.id- kesenjangan digital (dgitial gap) masih menjadi persoalan dalam mewujudkan digitalisasi transaksi keuangan yang saat ini menjadi concern Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar.
Data yang ada, menunjukkan belum maksimalnya penetrasi penggunaan fasilitas transaksi digital pada kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Fakta itu menjadi salah satu parameter belum maksimalnya budaya berdigital (digital culture) pada kalangan pegawai negeri sipil di Bumi Tanadoang.
BACA JUGA: Di Kepulauan Selayar OJK Beberekan Kiat Jitu Kelola Keuangan Keluarga
Hingga Juni 2025, dari 3019 ASN di Kepulauan Selayar, hanya 1884 diantaranya yang aktif menggunakan fasilitas mobile banking Bank Sulselbar.
Sementara untuk pemakaian kode bayar cepat Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), menurut Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Kepulauan Selayar, Muhammad Nasrum, capainnya belum signifikan.
“Belum mamksimalnya penggunaan QRIS (disebebkan beberapa faktor), ada beberapa yang belum tahu. Disamping itu, ekosistem digital di selayar masih kurang,” ungkap Muhammad Nasrun di Benteng, Kamis (17/7/2025).
Data dari Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Jumlah merchant yang menyiapkan fasilitas transaksi melalui QRIS di Kepulauan Selayar berjumlah 5.828.
Belum tumbuhnya ekosistem pembayaran digital, juga dibenrakan oleh praktisi IT, yang juga dosen ITSBM Selayar, Daeng Marowa.
“Mungkin berbeda dengan di perkotaan atau daerah yang relatif lebih maju, dimana jumlah merchat dan literasi digital masyarakatnya sudah tumbuh baik,” ucap Marowa melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/7/2025).
BACA JUGA: Didukung Bank Indonesia, Akselerasi QRIS di Kepulauan Selayar “Melompat Lebih Tinggi”
Digital gap juga terjadi dalam hal pemerataan fasilitas jaringan telekomunikasi. Kondisi geografis Kepulauan Selayar dengan 130 pulau, menjadi salah satu faktor.
Per 2024, dari 363 dusun/lingkungan di 88 desa/kelurahan, 36,088 persen atau hanya 131 dusun/lingkungan masuk kategori sinyal kuat.
Adapun 52,066 persen atau 189 dusun/lingkungan sinyal lemah, dan 12,948 persen atau 47 dusun/lingkungan masuk pada kategori blind spot.
BACA JUGA: Elektronifikasi di Kepulauan Selayar dan Dorongan Masyarakat Melek Ekonomi pada Daerah 3 T
Untuk mengurangi kesenjangan digital Pemda Kepulauan Selayar mengeluarkan surat edaran untuk pemakaian fasilitas transaksi digital, seperti mobile banking dan penggunaan QRIS.
Surat edaran dengan nomor 900/144/X/2024/BPKPD pada tahun 2024 lalu, menyerukan ANS untuk membiasakan penggunaan mobile banking dan QRIS saat bertransaksi.
Terbaru, surat edaran bernomor 011/900.1.13.1/1/2025, kembali memberi penekanan pada dorongan transaksi digital bagi ASN dan aparatur desa.
ASN sebagai kluster terdidik (well educated), didorong untuk menjadi pionir atau duta dalam memasyarakatkan transaksi digital.
20 orang ASN akan meperoleh reward pada akhir periode program, tepat pada perayaan HUT Selayar tahun 2025 ini.
“Kita harapkan ASN bisa memberikan kontribusi dalam upaya mendorong tranksski digital secara massif,” ucap Abdul Wahidin dari BPKPD Kepulauan Selayar beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel. Ricky Satria menyampaikan fenomena digital gap sebagai persoalan multi dimensi.
“Digitial gap harus diselesaikan dalam berbagai pendekatan. Selain literasi, infrastruktur dan kebijannya juga harus mendukung,” ucapnya pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kepulauan Selayar, April lalu.
Sementara untuk keamanan transaksi, Ricky menjamin QRIS sebagai produk layanan yang telah melewati proses panjang sebelum go public.
“Dorongan untuk akselerasi transaksi non-tunai, terutama untuk QRIS, secara jangka panjang butuh kolaborasi dan kerjasama yang terstruktur,” imbuh Ricky.
BERITA LAINNYA
