SELAYAR, Quarta.id- Melalu forum diskusi antar stakeholder yang berlangsung pada Jumat (4/10/2014), Pemda Kepulauan Selayar mewacanakan skema pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) menggunakan sampah atau material yang tidak termanfaatkan lainnya.
Inovasi ini diwacanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar sebagai upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Selain faktor kesadaran, kemudahan dalam membayar, termasuk alternatif alat pembayaran menjadi perhatian kami dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi,” ucap Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKPD Kepulauan Selayar, Abdul Wahidin saat berlangsungnya acara.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Limbah B 3, dan Peningkatan Kapasitas DLH Kepulauan Selayar, Ellya Lewa menyebut, wacana bayar PBB-P2 menggunakan sampah dapat terwujud jika didorong melalui pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) pada tiap-tiap wilayah terkecil, bisa dusun atau desa.
BACA JUGA: Ini Panduan Lengkap Fasilitas Bayar PBB-P2 Kepulauan Selayar Menggunakan QRIS Dinamis
“Bank sampah di wilayah desa bukan saja akan mendukung pembayaran PBB-P2 melalui tabungan di bank sampah, tetapi juga membantu kami mengatasi masalah lingkungan hingga ke wilayah pedesaan,” ungkap Eli, sapaan Ellya Lewa.
Ahmad Riadi dari Selayar Bebas Sampah Plastik (SBSP) yang juga turut hadir sebagai pembicara, menyampaikan beberapa hal terkait wacana menukarkan sampah dengan pembayaran PBB-P2.
Menurutnya, program Bayar PBB Pakai Sampah perlu dibarengi dengan dorongan kesadaran melalui edukasi dan berbagai pendekatan lainnya.
BACA JUGA: Kampanyekan Plastic Free July, Komunitas SBSP Gelar Coastal Celan Up dan Trip Bijak Plastik
“Jika masyarakat memiliki kesadaran yang baik terkait bahaya sampah terhadap kehidupan mereka, maka perilaku memilah dan memperlakukan sampah akan terbentuk dengan sendirinya,” ucap Riyadi.
Riyadi juga menyampaikan pentingnya sirkular ekonomi pada bank sampah yang nantinya akan menjadi penopang program.
“Aspek economy circular-nya harus jalan. Jika tidak, maka skema bayar PBB-P2 pakai sampah, dalam jangka panjang bisa bersoal pada pembiayaan,” ungkapnya.
Forum diskusi yang kemas dalam format Focus Group Discussion itu, turut dihadiri oleh perwakilan Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta unsur Perguruan Tinggi.