Warga Selayar Disebut Rawan Jadi Imigran Gelap, Ini yang Perlu Diketahui agar Menjadi Pekerja Migran Resmi

SELAYAR, Quarta.id- Kasus ilegal fishing lintas negara yang melibatkan warga Kepulauan Selayar, Menjadi perhatian pasca rentetan kejadian dalam beberapa waktu terakhir.

Terkini, seorang nelayan asal Desa Passitallu, Kecamatan Taka Bonerate, ditangkap otoritas Australia karena melakukan penangkapan ikan di perairan negara tersebut pada Oktober 2025.

Duta Migrasi Aman IOM di Kepulauan Selayar, Hasriani, membeberkan fakta bahwa kejadian serupa masih sering terjadi.

BACA JUGA: Cegah Kasus Penyelundupan Migran dan Ilegal Fishing Lintas Negara, IOM Gelar Sosialisasi Migrasi Aman untuk Masyarakat Pesisir di Kepulauan Selayar

Hasriani menambahkan bahwa selain kasus penangkapan ikan tanpa izin lintas negara, nelayan ini juga kadang dijadikan target untuk dimanfaatkan oleh jaringan yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan migran ke Australia.

“Persoalan ini (ilegal fishing lintas negara dan potensi imigran gelap) menjadi perhatianutama IOM, sehingga Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai salah satu lokasi untuk program pencegahan dan edukasi,” ucap Hasriani kepada Quarta,id, Jumat (23/1/2026) lalu.

International Organization for Migration (IOM) sendiri, merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu migrasi, pengungsi, dan isu perbatasan untuk mempromosikan migrasi yang aman, bermartabat dan teratur.

BACA JUGA: Pemda Terbitkan Surat Edaran, Seluruh Pekerja Konstruksi di Kepulauan Selayar Akan Peroleh Jaminan Sosial, Kenali Manfaatnya!

Website bnp2tki.org menyebutkan, pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pilihan bagi banyak warga yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi, meraih gaji lebih tinggi, dan membuka peluang hidup lebih baik.

Lalu, bagaimana menjadi pekerja migran resmi agar terlindungi secara hukum. mendapatkan hak, perlindungan, serta keselamatan selama bekerja di luar negeri ?

Menentukan Posisi dan Negara yang Sesuai

Laman bp2tki.org memberikan tips, dimana langkah pertama adalah memilih negara tujuan yang membutuhkan tenaga kerja asing dan sesuai dengan kemampuan.

Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan negara Timur Tengah memiliki regulasi serta jenis pekerjaan berbeda. Penting untuk menyesuaikan keahlian dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, caregiver banyak diminati di Jepang, sementara pekerjaan manufaktur tersedia lebih luas di Taiwan dan Korea.

Memastikan Lowongan dari Sumber Resmi

Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa lowongan berasal dari sumber resmi pemerintah atau agensi yang terdaftar.

Lowongan ilegal biasanya menawarkan gaji tidak realistis dan tidak melalui proses yang jelas. Calon PMI dianjurkan memeriksa apakah perusahaan perekrut memiliki izin, agar terhindar dari penipuan atau eksploitasi. Proses legal selalu transparan, ada kontrak kerja, pelatihan, dan dokumen resmi.

Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Pra-Pemberangkatan

Untuk menjadi PMI resmi, peserta harus melalui beberapa tahap seleksi, seperti tes kesehatan, verifikasi dokumen, wawancara, dan tes keterampilan. Setelah lolos seleksi, calon pekerja akan mengikuti Pelatihan Pra-Pemberangkatan.

Pelatihan ini mencakup bahasa dasar, budaya negara tujuan, etika kerja, serta pengetahuan hukum agar PMI bisa menyesuaikan diri dan bekerja secara profesional.

Mengurus Dokumen Wajib Secara Lengkap

Dokumen yang harus disiapkan antara lain: paspor, visa kerja, kontrak kerja resmi, hasil medical check-up, dan perjanjian penempatan. Dokumen ini dijadikan bukti bahwa keberangkatan dilakukan secara legal.

Pekerja yang berangkat tanpa dokumen lengkap berisiko ditangkap, dipulangkan, atau tidak memperoleh perlindungan ketika terjadi masalah di negara tujuan.

Kontrak Kerja dan Hak PMI

Pekerja migran resmi berhak mendapatkan kontrak yang jelas, meliputi gaji, jam kerja, hari libur, jaminan kesehatan, dan fasilitas tempat tinggal bila disediakan pemberi kerja.

Kontrak kerja resmi merupakan bagian penting sebagai dasar perlindungan. PMI yang diberangkatkan secara resmi selalu memiliki akses ke perwakilan pemerintah di negara tujuan bila terjadi perselisihan kerja.

Proses Pemberangkatan dan Pendampingan hingga Negara Tujuan

Setelah semua dokumen selesai, PMI akan diberangkatkan melalui bandara resmi dengan pendampingan dari pihak yang menangani penempatan. Setibanya di negara tujuan, mereka akan diarahkan ke lokasi kerja atau asrama.

Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan agar PMI tetap aman. Bila terjadi apa pun, pekerja bisa menghubungi kantor perwakilan Indonesia atau lembaga yang mengurus penempatan.

Keamanan Nomor Satu!

Menjadi PMI resmi memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan kenyamanan selama bekerja. Prosedur ini bukan hanya formalitas, tetapi jaminan agar pekerja terhindar dari risiko eksploitasi, perdagangan manusia, dan bahaya lainnya.

Dengan jalur resmi, cita-cita meraih kehidupan lebih baik bisa tercapai dengan aman.