Anies Pilih Cak Imin Cawapres: Demokrat Meradang, PKS Santuy

Jakarta- Dua sikap berbeda ditunjukkan dua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Partai Demokrat sontak meradang. Kemaarahan para kader partai ini bahkan ditunjukkan dengan menurunkan baliho Demokrat di sejumlah tempat yang memuat gambar Anies. Tidak hanya itu, sejumlah penguruus pusat Demokrat secara bergantian menyerang Anies dan menyebutnya sebagai pengkhianat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut pemilihan Muhaimin sebagai cawapres Anies mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol,” kata Teuku dalam siaran pers Demokrat, Kamis (31/08/2023).

Demokrat juga menuding Ketua Unum NasDem Surya Paloh secara sepihak memeikih Muhaimin cawapres tanpa membicarakan dengan anggota koalisi.

Di sisi lain, Demokrat juga menuding Anies melanggar sendiri ucapannya karena sebelumnya ia sudah mengajak AHY menjadi cawapresnya yang disampaikan lewat surat bertulis tangan baru-baru ini.

“Surat Capres @aniesbaswedan, selama ini kita mengkritik pemimpin yang membohongi rakyat. Akan ada yang lebih dahsyat bohongnya?” tulis Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief melalui akun X/Twitternya, Jumat (01/09/2023).

Dalam unggahannya, Andi menyertakan foto selembar kertas bertulis tangan yang diklaim sebagai surat pendek Anies kepada AHY.

Kontras dengan Demokrat, parpol anggota KPP lainnya, yakni PKS memilih menerima keputusan Anies yang menggandeng Muhaimin cawapres.

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzammil Yusuf menyatakan, sikap partainya itu sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.

“Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024,” ujar Almuzammil melalui keterangan resmi, Kamis (31/8/2023 malam.

Alasan lain mengapa PKS memilih legowo dan terkesan santuy (santai) yakni bertolak pada kesepakatan yang termuat dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani pimpinan Nasdem, PKS, dan Demokrat.

“Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan,” kata Almuzammil dalam pernyataannya.

Demokrat sejak awal berharap AHY akan dipilih menjadi pendamping Anies di pilpres. Namun, harapan itu buyar saat partai ini mendengar kabar bahwa Surya Paloh sudah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies di Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakatta Pusat, Selasa (29/08/2023).

Berdasarkan keterangan tertulis DPP Demokrat, sehari setelah penetapan Muhaimin, yakni pada Rabu (30/8) Anies tidak menyampaikan secara langsung soal keputusan itu kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat sebagai parpol yang tergabung dalam KPP. Anies menyampaikan hal tersebut melalui Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said.

Gelagat bahwa Anies akan berpasangan dengan Muhaimin mulai tercium saat mantan gubernur DKI Jakarta itu
menyambangi ibunda Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/08/2023), dan ziarah ke makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gelagat Anies yang tiba-tiba dekat dengan Cak Imin itu akhirnya dibongkar Partai Demokrat.