Dikunjungi Tim Kementerian PAN RB, Kawasan Pelabuhan Makassar Didorong Jadi Pelopor Zona Integritas Kawasan

MAKASSAR, Quarta.id- Kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dinilai mampu menjadi pelopor Zona Integritas (ZI) Kawasan di Indonesia.

Penilaian itu dikemukakan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) saat melakukan kunjungan ke Makassar, Jum’at (6/10/2023).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Erwan Agus Purwanto menyebutkan, Kawasan Pelabuhan Makassar memiliki potensi untuk menjadi pelopor Zona Integritas Kawasan dengan komitmen reformasi birokrasi yang telah dilakukan sejauh ini.

BACA JUGA: Semarak Pelindo Day 2023, Dari Run & Ride Virtual Hingga Aksi Donor Darah

Lima unit kerja lintas instansi pemerintah yang berada di wilayah Pelabuhan Makassar telah mendapatkan predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK), sebagai indikator status Zona Integritas.

“Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Erwan melalui media release yang diterima Quarta.id, Jum’at (6/10/2023)

Adapun Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BACA JUGA: Mendagri Sorot Timses dan Keluarga Pejabat Banyak Jadi Honorer, Ombudsman Bilang Begini

Laman resmi Kemnterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menyebutkan, predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Di area Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar mterdapat 7 unit kerja yang membangun zona integritas WBK, bahkan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), yakni Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar.

BACA JUGA: ‘WHOOSH’ Jadi Nama Resmi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Dia Tiga Kandidat Logonya

Unit kerja lainnya adalah Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena Pelabuhan Makassar merupakan kawasan pelabuhan pertama yang masuk dalam zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucapnya.

Pelabuhan Makassar yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Soekarno–Hatta Makassar dikategorikan sebagai pelabuhan kelas utama oleh Pemerintah Indonesia.

Pelabuhan Soekarno-Hatta adalah pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan menjadi hub ini memiliki lalu lintas penumpang tertinggi dan lalu lintas kargo terbesar di Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur.

BACA JUGA: Ramai Pandawara Group vs Kades di Sukabumi, Pj. Gubernur Jawa Barat Turun Tangan

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan melalui penggunaan sistem informasi pada layanan operasional perusahaan untuk menghilangkan adanya pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

“Salah satunya yaitu melalui penerapan penggunaan karcis elektronik atau Elektronik Pass (E-Pass) gate system bagi kendaraan atau orang yang masuk di kawasan Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Paotere yang merupakan unit kerja Pelindo Regional 4 Makassar,” ujarnya.

Salah satu alasan penerapan e-pass di kawasan pelabuhan menurut Iwan adalah untuk menghindari pungutan liar. “Kita ingin menghindari pungli dan menjadikan kawasan pelabuhan sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi,” tutup Iwan.